Koto Kampar Hulu, Kampar -Kanalnusantara.com Dunia pendidikan kembali tercoreng. SMP Yayasan Sekolah Anak Karyawan (YAPENDAK) yang berada di lingkungan PT Padasa Enam Utama, Kecamatan Koto Kampar Hulu, kini menjadi sorotan tajam publik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru berubah menjadi bangunan nyaris tak layak huni, memunculkan dugaan serius adanya penggelembungan dan penyalahgunaan Dana BOS senilai ±Rp 140 juta.
Pantauan langsung di lokasi menyuguhkan pemandangan yang mencemaskan. Atap sekolah tampak rusak parah dan berpotensi roboh, dinding-dinding retak, pintu serta jendela banyak yang tidak berfungsi, sementara halaman sekolah dipenuhi semak belukar. Kondisi ini bukan hanya mencederai wajah pendidikan, tetapi juga mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik setiap hari. (16/2/26).
Ironisnya, kerusakan tersebut justru semakin parah setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Sejak Saidil menjabat sebagai Kepala Sekolah sekitar satu tahun terakhir, kondisi SMP Yapendak disebut kian memburuk, bukan berbenah.
Tak berhenti di bangunan, fasilitas belajar pun jauh dari kata layak. Meja dan kursi siswa banyak yang rusak, sebagian bahkan tak bisa digunakan. Situasi ini membuat proses belajar mengajar terganggu dan semangat belajar siswa terus menurun.
“Kondisi seperti ini sudah lama, tapi tak ada perbaikan. Kami takut sewaktu-waktu bangunan ini membahayakan anak-anak kami,” ungkap salah satu wali murid dengan nada penuh kekhawatiran.
Di tengah kondisi sekolah yang memprihatinkan, para wali murid justru mengaku terus dibebani berbagai pungutan. Dengan jumlah siswa mencapai ±235 orang, sekolah diduga menarik biaya: SPP bulanan Rp 60.000 per siswa, Uang pembangunan Rp 100.000, Buku LKS seharga Rp 150.000 untuk 11 mata pelajaran, yang dijual oleh salah satu guru
Fakta ini memicu amarah orang tua. Mereka menilai sekolah lebih menyerupai ladang bisnis, bukan lembaga pendidikan.
“Anak belajar di bangunan rusak, tapi kami terus diminta bayar. Guru malah jualan LKS. Kami merasa pendidikan di sini sudah diselewengkan,” keluh wali murid lainnya dengan nada kesal.
Sorotan paling tajam tertuju pada dugaan penggelembungan Dana BOS hingga ±Rp 140 juta. Dana yang sejatinya diperuntukkan bagi perbaikan sarana prasarana, pengadaan fasilitas belajar, dan peningkatan mutu pendidikan, tidak terlihat wujudnya sama sekali di lapangan.
Wali Murid Desak APH dan Dinas Pendidikan Turun Tangan
Merasa masa depan anak-anak mereka terancam, para wali murid kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas Pendidikan untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap: Kepala Sekolah SMP Yapendak, Saidil
Ketua Yayasan Sekolah Anak Karyawan (YAPENDAK)
“Dana BOS sebesar itu sangat berarti untuk pendidikan anak-anak kami. Kami minta APH dan dinas terkait segera turun tangan. Jangan tunggu sampai ada korban,” tegas salah satu wali murid.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Publik kini menunggu: apakah dugaan ini akan diusut tuntas, atau justru menguap tanpa kejelasan? (Tim)
