Kampar Kiri, Kanalnusantara.com Seperti diketahui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia tahun 2025 telah mendapat anggaran sebesar 20 persen dari dana desa (DD) sebagai penyertaan modal awal Bumdes di setiap desa.
Yakni bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pelayanan, hingga menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan usaha yang dikelolakan pengurus Bumdes.
Namun ironisnya sangat disayangkan desa Tanjung Karang kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar justru anggaran tersebut terkesan di jadikan memperkaya diri oleh Direktur Bumdes Rika.
Menurut keterangan salah satu warga setempat yang enggan dikenali katanya, dari total anggaran dana desa yang diterima direktur Bumdes pada tahun 2025 barusan.berjumlah total Rp 152,000,000.
Namun telah di.alokasikan sekira Rp 120,000,000 untuk ketahanan pangan berupa ayam ternak dan termasuk pembuatan kandang. Nyatanya sampai sekarang kandang ayam tersebut belum juga selesai masih dalam keadaan terbengkalai, ujarnya.
“Pengelolaan Bumdes yang tidak
transparan dan akuntabel di desa Tanjung Karang memicu adanya kerugian keungan negara sendifikan. Bayangkan uang habis ratusan juta rupiah kadang pun tidak siap, tukas warga geram (9/1/2026).
Selain kandang ternak yang belum siap, ayam ternak hingga kini belum terlihat.sekarang uang Bumdes yang tersisa tinggal lagi cuma itu uang yang tersisa Rp32.000.000,( puluh dua juta rupiah) dan kini masih dalam genggaman Kades Tanjung Karang.Hal tersebut di akui Kades Tanjung Karang Jumrianto kepada wartawan.
Jumrinto menjelaskan bahawa anggaran Bumdes yang tersisa yang ia pegang berjumlah Rp32.000.000,
Rp 120,000,000 telah diberikan kepada Rika Dirut Bumdes untuk program ketahanan pangan berupa ayam ternak.
“Seratus dua puluh juta rupiah telah diterima Rika, sisinya tiga puluh dua juta rupiah yang tinggal Rika mendesak saya memberikan kepadanya berdalih pinjaman peribadi,” kata Jumrinto.
Lebih jauh mengenai persoalan Bumdes yang dikelolakan Rika sebenarnya telah heboh di pemukiman warga Tanjung Karang. Pasalnya warga menilai anggaran lenyap ratusan juta rupiah namun tidak berimbang dengan hasil.
“Kita berinisiatif setelah pulang Umroh kita akan memusyawarah kan persoalan ini, selanjutnya akan memanggil direktur Bumdes,” tukas Kades Jumrinto.
Sementara hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Bumdes Rika terkait mar-up.nya pengelolaan Keungan Bumdes berbandrol Rp 120 juta rupiah .
Disisi lain, kini warga mendesak agar aparat penegak hukum, kejaksaan negeri Kampar kemudian Inspektorat Kampar segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terkait pengelolaan Bumdes yang berimbas kepada kerugian keungan negara yang sendifikan. (Tim).
