Kampar, Kanalnusantara.com Gelombang pemberitaan ” konflik” antara Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Sekda Hambali kini makin liar di berbagai media. Di tengah kisruh itu, sorotan tajam justru mengarah ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kampar yang dinilai gagal total menjalankan fungsi koordinasi informasi dan kemitraan dengan insan pers.
Bukan tanpa alasan. Di saat tensi politik internal Pemkab Kampar semakin tinggi, Diskominfo justru terlihat pasif dan minim komunikasi dengan media. Sejumlah jurnalis bahkan menuding dinas tersebut seolah “mati gaya” dalam meredam isu, padahal fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas informasi publik dan citra pemerintah daerah.
“Diskominfo Kampar seperti kehilangan arah. Tidak ada komunikasi terbuka, tidak ada langkah cepat, bahkan tak ada klarifikasi resmi di tengah gempuran berita konflik. Ini membuat situasi makin keruh,” tegas seorang wartawan senior di Bangkinang.
lemahnya koordinasi ini sebagai cerminan buruknya manajemen informasi di tubuh pemerintah daerah. “Ketika media terus memberitakan konflik internal, dan Diskominfo hanya diam, maka publik akan menganggap pemerintah Kampar sedang kacau,” ujarnya menohok.
Beberapa kalangan menilai, hubungan Diskominfo dengan wartawan selama ini memang tidak harmonis. Banyak wartawan mengeluhkan sikap tertutup dan tidak kooperatif pejabat Diskominfo dalam memberikan akses data dan klarifikasi. Akibatnya, ruang pemberitaan justru dipenuhi spekulasi dan opini liar yang merugikan nama baik pemerintah sendiri.
Kini, tekanan terhadap Diskominfo semakin menguat. Dinas yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan media justru dituding menjadi salah satu penyebab utama rusaknya citra Pemkab Kampar di mata masyarakat.
Jika situasi ini dibiarkan, bukan hanya citra kepala daerah yang akan terpuruk, tapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan bisa runtuh. Diskominfo Kampar didesak untuk segera berbenah — atau bersiap menjadi kambing hitam di tengah badai konflik politik yang kian memanas di tubuh Pemkab Kampar. (Tim)
