Kampar, Kanalnusantara.com. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar mengundang kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Keberatan terutama muncul terkait dengan ketidak seimbangan dalam porsi dana antara belanja pegawai dan belanja publik.
Menurut Abdul Malik Datuk Rajo Dubalai Pucuk Andiko 44 Selama ini, daerah menghabiskan anggaran rutin pegawai dan DPRD hingga mencapai 50 sampai 70 persen dari total APBD,sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belanja belanja Publik harus lebih besar dari belanja pegawai dan di batasi tidak lebih dari 30%.
Imbasnya, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim.belanja publik seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar dalam struktur APBD Kampar.ujarnya.
Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Belanja publik, termasuk dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harus diprioritaskan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.
Kekhawatiran belanja pegawai yang terlalu besar dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang optimal.
Oleh karena itu Datuk Abdul Malik Mendesak Bupati Kampar dan DPRD Kampar untuk mengevaluasi Anggaran:
1.Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran sebelum pengesahan APBD 2024.
2.Optimalkan Pengeluaran: Identifikasi potensi penghematan dalam belanja pegawai tanpa mengorbankan kinerja organisasi dengan meningkatkan efisiensi operasional atau mengurangi biaya administrasi.
3.Prioritaskan Proyek Publik Fokuskan pada proyek dan program publik yang memiliki dampak langsung dan signifikan pada masyarakat.
4.Prioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya
Masyarakat berharap pemerintah akan mempertimbangkan ulang alokasi anggaran sehingga dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dan menjaga transparansi dalam proses pengelolaan APBD untuk memastikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar.(Hattan)
